![]() |
| image : polri.go.id |
Rentetan bom di Tanah Air yang menyerang beberapa oknum Polri menjadikan pertanyaan, mengapa Polri selalu yang diincar oleh para teroris? Mengapa bagi sekelompok teroris kesatuan Polisi harus dimusnahkan? Mengapa teroris menganggap kalau Polisi adalah thoghut, misalnya?
Bila memperhatikan kisah di dalam lingkungan sekitar, image anggota Polri masih kurang dihargai oleh warga masyarakat. Entah karena mengapa, purnawirawan Polri biasanya kurang begitu laku. Mau mendaftarkan diri menjadi satpam pabrik, misalnya, menurut beberapa karyawan pabrik sulit untuk diterima.
Kisah lain yang berada di pusat mungkin akan menjadi pembelajaran yang sangat berarti dan sulit dihilangkan dari ingatan warga masyarakat. Kasus cicak vs buaya yang beberapa tahun mencuat di publik menjadi saksi sejarah kepada masyarakat bagaimana kinerja Polri yang mengurusi masalah hukum di negeri ini. Novel Baswedan yang sekarang cacat merupakan bukti nyata bahwa ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan agar korupsi di negeri ini dapat tumbuh subur.
Belakangan ini muncul istilah zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Beberapa Polres di Tanah Air sudah mampu meraih predikat tersebut. Akankah program tersebut berhasil? Akankah program tersebut mampu "menguasai" stigma masyarakat terhadap institusi kepolisian?
Mengubah Internal Polri Secara Totalitas
Disadari atau tidak, sebaik apapun kepolisian, maka akan tetap sulit mengubah stigma masyarakat terhadap institusi Polri. Sebagai contoh kecil ketika ada bencana alam, oknum TNI biasanya yang berada di garda terdepan. Sementara Polri, biasanya jarang muncul. Umpama muncul, jumlahnya biasanya tidak sebanyak satuan TNI.
Polri memang mempunyai peranan yang besar di dalam masyarakat. Orang mau mengurus SIM, harus lewat Polantas. Orang mau membuat SKCK, harus pergi ke Polsek atau Polres. Bahkan, ketika ada tindak kejahatan di laut pun itu merupakan wewenang Polisi, yang dalam hal ini adalah Polair.
Saking banyaknya urusan yang harus melewati Polri, maka menyebabkan kesempatan. Sebagian warga masyarakat akhirnya menyuap agar urusan surat-menyuratnya cepat selesai. Di sini, oknum pihak kepolisian akhirnya "membuka celah". Sehingga kalau ada yang menyuap yang harus disalahkan pertama sebenarnya adalah warga masyarakat.
Di sinilah peran Polri. Institusi Polri harus mau mengubah birokrasi dari yang terkecil, misalnya tidak mau disuap ketika mengurusi pembuatan SIM. Akhir-akhir ini sudah cukup banyak Polantas yang berjalan lurus. Akankah mampu bertahan lama?
Hanya institusi Polantas Polres yang mampu menjawabnya. Apabila Polri tidak mau disuap, maka wajah kepolisian akan semakin membaik. Sebaliknya, apabila masih ada oknum yang mau atau bahkan membuka kantong suap, maka warga masyarakat yang dapat menilainya sendiri mengenai marwah kepolisian.
Mengakhiri tulisan ini, saya berharap agar semua oknum Polri tidak mau disuap. Semoga.
Salatiga, 9 Juni 2021

Komentar
Posting Komentar