![]() |
| sumber gambar : NU online |
Dunia politik itu sulit ditebak. Yang kelihatannya manis bisa saja menjadi pahit. Dalam dunia politik tidak ada kawan yang abadi. Yang kawan bisa menjadi lawan. Yang awalnya lawan pun akhirnya bisa menjadi kawan.
Pada tahun 2017, saya mendapatkan pesan WA dari seorang teman mengenai pemilihan kepala daerah. Ia memberikan kabar mengenai swalayan (Alfamart, Indomaret, dsb) yang akan dibuka di suatu daerah pinggiran. Melihat fenomena tersebut, ia bersama kelompoknya mendatangi calon pemimpin daerah yang akan maju Pilkada (dan ketika itu ia masih menjabat sebagai kepala daerah periode pertama). Intinya, apabila swalayan sampai dibuka, maka warga masyarakat tidak akan mencoblos dalam Pilkada.
Calon pemimpin kepala daerah tersebut akhirnya menggagalkan perizinan swalayan. Setelah menjadi kepala daerah, ternyata tidak mampu menepati janjinya. Swalayan tetap dibuka dan sampai sekarang masih berjalan eksis. Bahkan, dari waktu ke waktu semakin mengalami kemajuan.
Begitulah politik. Dalam bahasa yang umum, Pilkada itu kebalikan dari Pil KB. Pil KB kalau lupa malah jadi, sementara Pilkada kalau jadi malah lupa.
Setelah sukses menjadi kepala daerah, semakin ke sini ternyata semakin tidak karuan. Swalayan tersebar dimana-mana. Alih-alih mengurangi pengangguran, misalnya, ternyata malah berakibat buruk terhadap pedagang kelontong yang ada di dalam masyarakat.
Tengoklah lingkungan sekitar! Berapa banyak toko kelontong yang gulung tikar gara-gara munculnya swalayan baru.
Apakah semua ini karena untuk mengembalikan modal awalnya tatkala akan maju Pilkada? Bisa jadi iya. Namun, sekali lagi, Pemda seharusnya menengok ke dalam bahwa banyaknya swalayan baru secara otomatis berimbas terhadap melemahnya jual-beli di dalam masyarakat.
Saya jadi teringat Presiden Jokowi tatkala sedang menjabat Walikota Surakarta. Saat itu beliau sangat mempersulit perizinan swalayan. Beliau malah lebih mengutamakan pembangunan pasar tradisional daripada memperbanyak swalayan baru. Hasilnya, rakyat Surakarta sampai sekarang masih menikmatinya.
Menurut Presiden Jokowi, pasar tradisional itu jauh lebih memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah daripada swalayan. Karcis parkir yang dikelola dengan baik, jauh lebih besar pendapatannya daripada sekedar swalayan yang membayar pajak tiap tahun. Dari pasar tradisional itu pula warga masyarakat dapat berdagang, menjual apa yang dimiliki oleh warga masyarakat.
Dari sini tampaknya seorang kepala daerah harus banyak belajar dari Pak Jokowi. Sebuah kota yang minim swalayan mungkin akan dikatakan ketinggalan zaman. Biarkan! Lebih baik kotanya ketinggalan zaman namun warganya makmur daripada kotanya indah menawan namun penduduknya banyak yang gulung tikar gara-gara swalayan baru yang tidak dapat dibendung. Bukankah kemakmuran warga masyarakat jauh lebih utama daripada hanya sekedar melihat kemodernan?
Menjadi pemimpin daerah itu seharusnya yang pro dengan rakyat. Apa yang menjadi aspirasi warga masyarakat itulah yang harus dilakukan, bukan malah sebaliknya. Pemimpin kepala daerah itu ibarat mengikuti rakyat, bukan malah terlalu mengatur rakyat. Rakyat ingin berjualan misalnya, seharusnya "dikasih" jalan, bukan malah "mematikan" jalan rakyat. Salam.
Salatiga, 29 Desember 2020

Komentar
Posting Komentar